Pemerintah Kabupaten Malra, melakukan refocusing atau realokasi anggaran dari APBD. Dialihkan untuk penanganan Corona Covid-19 di sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, bantuan sosial, jaring pengaman sosial, dan lain-lain.
Sayangnya, hingga kini Pemda Malra tertutup informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana milyaran rupiah tersebut, anehnya DPRD pun tidak memiliki detail rincian peruntukan anggaran milyaran rupiah itu.
hal ini dibenarkan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Minduhcri Koeduboen kepada Evav.News, Kamis (30/7).
“ Hingga kini kita belum dapat rincian anggaran tentang penggunaan dana Covid di malra,” ujarnya.
Sementara itu sesuai keterangan juru bicara tim Gugus tugas Malra, dr. Ketty Notanubun, saat RDP bersama Komisi II DPRD mengatakan, dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar lebih itu Rp.33 Milyar dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan. Mencakup pengadaan alat pelindung diri, rapid test dan lainnya, tapi tak diumumkan jumlah secara rinci.
Saat itu Notanubun juga mengakui, ada juga sejumlah dana untuk pembelian masker sebanyak 350 ribu buah dengan harga berfariasi diantaranya ada jenis Rp.7 ribu per buah dan Rp.10 ribu per buah, katanya, pembelian 300 ribu buah masker dengan harga Rp.7 ribu per buah, jadi dikalkulasi maka anggaran untuk pembelian 300 ribu bua masker sebesar Rp.2,1 Milyar, sedangkan 50 ribu masker seharga Rp.10 ribu dikalkulasi sebesar Rp.500 juta, sehingga total anggaran pembelian masker sebesar Rp.2,6 milyar.
Terpisah hasil infestigasi media ini menyebutkan, Warga masyarakat Maluku Tenggara di Jasira Kei Besar utara barat dan Kei besar utara timur, banyak yang belum memiliki masker bantuan dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara, selain itu banyak puskesmas dan Pustu belum memiliki APD interfensi dari Dana APBD Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah dianggarakan 50 Milyar melalui Dana Covid-19, selain itu pasien positif covid-19 yaitu Ibu JR selama di rawat di RSUD, terungkap dalam RDP kemarin kalau keluarga membeli obat-obatan dari luar, sehingga dengan tertutupnya pengelolaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Malra, yang mengabaikan transparansi maka patut diduga terjadi penyelewengan anggaran.(toka)
Posting Komentar
Google+ Facebook