 |
| Komunitas Penyambung Lidah Rakyat (KOP-SURAT) Kur Tam Tayando (KTT) Saat Menggelar Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Kota Tual, Rabu (15/7/2020)) |
Evav.News,- Puluhan warga asal Kecamatan Pulau
Pulau Kur, Tam, dan Tayando (KTT) menggelar
aksi demonstran dan menduduki Kantor DPRD Kota Tual Rabu (15/7/2020).
Berdasarkan pantauan media ini, para demonstran mengatasnamakan
Komunitas Penyambung Suara Rakyat (KOP-SURAT) mulai mendatangi Gedung DPRD Kota
Tual sejak pukul 14.00 WIT, sebagian besar pakaian yang digunakan para
demonstran lebih bernuansa hitam dengan ikat kepala berwarna merah, dengan
membawah spanduk dan pamflet yang bertuliskan KTT Menagih Janji, Kami Butuh Cahaya, Bukan Janji Manis, dan DPRD
Bermimpi KTT Menangis.
Lebih rinci, terdapat beberapa tuntutan yang diungkapkan dalam
aksi ini. Pertama, menagih janji, sekaligus mempertanyakan rekomendasi DPRD
Kota Tual dalam LKPJ Walikota Tual tahun 2019 yang mengusulkan pengadaan
helikopter bagi masyarakat di tiga kecamatan yang ada wilayah pulau-pulau.
Bagi mereka, saat ini warga Kur, Tam dan Tayando, sangat
membutuhkan listrik (PLN), jaringan telekomunikasi, air bersih, percepatan
infrastruktur dan pengembalian wilayah administrasi pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, jalan, dan jembatan penghubung serta pelabuhan Ferry yang harus lebih
diprioritaskan ketimbang membeli satu buah helikopter.
Kordinatir Lapangan (KORLAP) Budi Rahantan saat di wawancarai
menuturkan, tujuan aksi yang dilakukan dengan mendatangi DPRD Kota Tual ini-red,
untuk mempertanyakan rekomendasi DPRD Kota Tual soal pengadaan satu unit
helikopter bagi warga pulau-pulau, sebab kami anggap ini merupakan bentuk lelucon
dan pelecehan kepada rakyat pulau-pulau.
“Kenapa demikan, karena banyak hal yang menjadi prioritas mendasar
bagi masyarakat pulau-pulau saat ini, diantaranya listrik (PLN), jaringan
telekomunikasi, air bersih, percepatan infrastruktur dan pengembalian wilayah
administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan, dan jembatan
penghubung serta pelabuhan Fery harus lebih diprioritaskan wakil rakyat ketimbang
membeli satu buah helikopter,” sesal Rahantan.
Menurutnya, masyarakat KTT saat ini sangat membutuhkan
pelayanan listrik PLN, ketimbang helikopter, karena sudah ada pembangunan
infrastruktur kantor PLN dan tiang listrik, namun belum ada penerangan listrik.
Termasuk pelayanan air bersih bagi rakyat, karena bak penampung air dan pipa
air dipasang tetapi hingga kini tidak
ada air yang mengalir.
Selain itu lanjut Rahantan, sarana pendidikan dan kesehatan
yang minim di tiga wilayah kecamatan pulau-pulau, sebab sesuai kondisi selama
ini para tenaga pendidik guru dan kesehatan belum melaksanakan tugas secara
baik.
“Kami tidak setuju DPRD usul beli helikopter, karena butuh
anggaran besar, lebih baik dana itu diprioritaskan untuk pelayanan dan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat seperti air
bersih, jalan, jembatan, listrik, pendidikan dan kesehatan,” tutup Rahantan.
Di akhir aksi demonstrasi, masa pendemo menilai DPRD Kota Tual tidak profesional,
karena hingga pukul 17.00 WIT tidak ada satupun wakil rakyat yang menemui para
pendemo.(EN02)
Posting Komentar
Google+ Facebook