 |
Evav.News, Jakarta - Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) untuk kesekian kalinya, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Selasa (21/9). Mahasiswa yang menamakan diri APMM itu, kembali menggelar aksi mendesak agar proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura, secepatnya diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan memeriksa Bos PT.Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku kontraktor pelaksana.
Dolan Alwindo selaku kordinator APMM usai berorasi menegaskan, APMM kembali menggelar aksi di KPK untuk meminta KPK, mempercepat Laporan pengaduan, tentang dugaan korupsi proyek pembangunan markas baru Polda Papua.
 |
Alwindo mengatakan, KPK kelihatan kakuh dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat, sehingga Citra dari Lembaga Anti Korupsi itu belum bisah dipercaya.
" Ada tanda terimah dokumen laporan dari KPK sebagai bukti, dimana aduanya tiga minggu kemarin kita tujukan kangsung kepada ketua KPK bapak Firli Bahuri, didalamnya tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua, sala satunya Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas Institusi Kepolisian tersebut,” Tegasnya.
Sebut Alwindo, Pembangunan markas baru Polda Papua dengan nilai Rp.202 Milyar, yang ditargetkan tahun ini rampung bakal tidak terwujud, karena fisik pekerjaan saat ini mustahil bilah selesai tepat waktu seperti yang terterah didalam kontrak, yakni desember tahun ini.
" Kita menduga kuat ada aliran dana yang tidak digunakan untuk pembangunan, nah disini terlihat jelas bilah besaran dana yang dikucurkan tidak sebanding dengan fisik pekerjaan saat ini," ucap Alwindo.
Alwindo menegaskan, Laporan pengaduan Masyarakat, bilah tidak ditindak lanjuti maka komitmen KPK dalam memberantas Korupsi harus dipertanyakan.
" Kalau ini terjadi maka saran Kami, Ketua KPK, Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatanya, karena tidak memiliki naluri dalam menindaklanjuti Laporan dan harapan dari Masyarakat," ujar Alwindo.
Sementara itu KPK hingga kini belum dapat memberikan keterangan terkait aduan tersebut.
Juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi melalui pesan singkat, namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan. (En05)
Pewarta: Toka Fouw
Posting Komentar
Google+ Facebook